Perang: Instrumen Pelaksana Agenda Demokrasi Amerika

  1. I. Pendahuluan

Adalah sebuah perjalanan panjang memetakan sejarah peperangan Amerika Serikat (AS), dimana AS berperan sebagai aktor utama ataupun pendukung dalam skenario peperangan dunia. Perang merupakan suatu bencana ciptaan manusia yang membutuhkan konsekuensi besar, sebab tidak hanya menghabiskan anggaran dana jutaan dolar juga terpenting adalah hilangnya ratusan ribu nyawa dalam sekejap. Hal ini berdampak pada kehancuran nilai kemanusiaan bahkan peradaban yang beradab.

Bagi AS perang seperti menjadi obsesi dan agenda tetap, memiliki musuh atau tidak, pertahanan demi kemanan untuk siap berperang kapan saja, haruslah tetap menjadi anggaran dan agenda nasional nomor satu AS. Fenomena sikap mengutamakan penggunaan hardpower dalam kebijakan luar negeri AS ini menimbulkan sekelumit pertanyaan yang ingin diungkap penulis; mengapa AS berperang dan selalu siap berperang?; apa sebenarnya yang mendasari pemikiran AS serta apa implikasinya bagi AS secara khusus dan dunia internasional secara umum? Penulis berpendapat bahwa kecenderungan penggunan kekuatan militer oleh AS dalam praktek kebijakan politik luar negerinya adalah untuk memaksakan kehendak dan kepentingan AS dalam bidang politik dan ekonomi.

  1. II. Pembahasan

Kemunculan AS sebagai pemenang dalam Perang Dunia ke-II menjadikan AS negara superpower. Pemikiran pascaperang inilah yang membentuk karakter politik AS yang baru yang sebelumnya isolationism menjadi global activism. Sikap politik ini lahir dari pemikiran pemimpin-pemimpin AS bahwa adalah tanggung jawab AS sebagai pemimpin dunia untuk terlibat dalam setiap permasalahan yang ada di dunia. (Kegley dan Wittkopf, 1996: 1)

Tercatat setidaknya terdapat 234 kasus sejak tahun 1798 – 1993 dimana AS menggunakan kekuatan militernya untuk menyelsaikan konflik ataupun keadaan berpotensi konfik dengan tujuan untuk melindungi rakyat AS maupun melancarkan kepentingan AS. (Collier, 1993) Jumlah ini belum termasuk beberapa perang lain seperi Perang Sipil dan Perang Revolusi, terutama perang yang diakibatkan setelah Penyerangan 9/11.

–          Perang sebagai Ideologi

Pada masa kepemimpinan Wodrow Wilson AS berperang melawan Jerman pada tahun 1917 dengan tujuan untuk menciptakan “a world safe for democracy”. Kemudian, keterlibatan AS pada Perang Dunia II oleh Franklin D. Roosevelt adalah suatu upaya untuk menegakkan “four freedom—freedom of speech and expression, freedom of worship, freedom from want, and freedom from fear”. Setelah itu, dibawah kepemerintahan George Bush peran AS sebagai pemimpin dunia semakin dipertegas dengan menyatakan bahwa adalah tanggung jawab AS untuk memimpin dunia dari kepemimpinan yang diktator (Kegley dan Wittkopf, 1996: 1-2).

Kekuasaan AS pascaperang menjadidi titik penentu sikap AS dalam menghadapi permasalahan dunia ke depan. AS menjalankan politik intervensi ke negara lain jika dianggap tidak sesuai dengan ideologi AS. Komunisme diperangi pada masa Cold War, sehingga Uni Soviet menjadi musuh terbesar AS pada periode itu. Perang di Vietnam dan Cina adalah usaha untuk membendung penyebaran pengaruh komunis.

Pemikiran politik global aktivisme AS adalah untuk menciptakan kepemimpinan dunia berdasarkan kepentingan dan nilai Amerika: peace and prosperity, stability and security, democracy and defence (Kegley dan Wittkopf, 1996: 7). AS menjadi kekuatan dominan dalam percaturan politik dunia. Kekuasaan dan kemenangan pascaperang menjadi candu dan obsesi bagi AS yang ingin terus menunjukkan posisinya di mata dunia sebagai pemimpin dunia. Kebijakan intervensi AS menampakkan idealisme Wilsonian; Wilsonian idealism gave way to the doctrine of political “realism” which focused on power, not ideals. (Kegley dan Wittkopf, 1996: 3). Apakah nilai-nilai negara AS tersebut sejalan dengan praktik penggunaan hardpower dalam menjalankan politik luar negerinya?

AS didasari oleh nilai demokrasi. Demokrasi merupakan nilai kehidupan yang seyogyanya menjunjung tinggi kebersamaan dan persamaan hak, kebebasan berpendapat, dan memilih dalam masyarakat. Tetapi dalam praktek kebijakan luar negerinya, nilai-nilai ini hanya sekadar menjadi slogan yang kehilangan makna. Doktrinisasi dilancarkan oleh pemimpin AS terhadap bangsanya agar mendapatkan dukungan penuh. Nilai kebersamaan bagi AS adalah selama pandangan politik negara lain sejalan dengan AS. Dalam praktek kebijakan luar negerinya AS sering mengatasnamakan kepentingan negara dan bahkan dunia internasional karena nilai negara AS diyakini bersifat universal.

“Our shared values are essential because they link America to the world. The belief that American values are universal values—that all men and women are created equal, that all are entitled to life, liberty and the pursuit of happiness, regardless of race, creed, or nationality—connects us to other nations.”

—Anne-Marie Slaughter,

The Idea That Is America: Keeping Faith

With Our Values in a Dangerous World, 2007 (Lord, 2008: 4)

Demokrasi dalam kehidupan bernegara bermakna menghargai pilihan suatu negara menjalani kehidupannya berdasarkan potensi dan kepentingan masing-masing negara yang berbeda. Maka dalam pelaksanaan demokrasi tidak membenarkan adanya pemaksaan apalagi menggunakan kekerasan. Amerika sering menggunakan kekuatan militernya untuk memaksakan penyebaran demokrasi ke seluruh dunia, hal ini tentu jauh dari hakekat demokrasi yang dicita-citakan setiap insan di dunia sebab peperangan dapat berakibat pada hancurnya suatu peradaban. Dengan demikian, demokrasi bagi AS hanyalah menjadi instrumen pembenaran. Perang berada pada level ideologi bagi AS dalam praktik kebijakan luar negerinya.

Dampak dari sikap AS ini adalah semakin tingginya kebencian masyarakat dunia terhadap AS dari tahun ke tahun. Hasil dua kali survey The Pew Research Center (Vankin, 2006: 14-16) di tahun 2002 dan 2006 secara global, menunjukkan bahwa mayoritas responden menganggap AS adalah ancaman terbesar bagi perdamaian dunia—jauh lebih besar daripada Irak atau Cina. Bahkan  Theodore Millon dalam “Personality Disorders of Everyday Life” menyebutkan,

“the United States as the quintessential narcissistic society. Narcissism is frequently comorbid with paranoia. Americans cultivate and nurture a siege mentality which leads to violent acting out and unbridled jingoism. Their persecutory delusions sit well with their adherence to social Darwinism (natural selection of the fittest, let the weaker fall by the wayside, might is right, etc.).

–          Perang sebagai Industri

Senjata merupakan buah revolusi industri. Industri menentukan perkembangan perekonomian. Dan untuk mempertahankan jalannya industri syaratnya adalah suplay dan demand haruslah tetap ada dan seimbang, maka perlu menciptakan suasana yang kondusif. Amerika tidak hanya berperan dalam pengadaan tetapi juga menciptakan kebutuhan sekaligus. Dengan menciptakan perang di dunia, maka permintaan dunia akan senjata akan terus meningkat.

Amerika penganut sistem ekonomi campuran dan kecenderungan sistem ini adalah penguasaan pasar. Perekonomian Amerika adalah salah satu terpenting di dunia, dan ini ditentukan pula oleh industri militernya. Hal lainnya adalah peperangan mampu menyediakan ribuan lapangan pekerjaan bagi masyarakat AS (dalam usia produktif) dan menghidupkan industri pabrik persenjataan sehingga perekonomian mampu berjalan. Dengan demikian, ini akan berdampak bagi pasar dunia. Bagaimana perang menjadi industri yakni dengan menjadikannya populer di mata masyarakt. Tak terhitung jumlah produksi film AS yang berlatar perang, gengster, ekspor senjata , hingga bahkan superhero. Tontonan kekerasan dan penggunaan senjata dalam kehidupan nyata masyarakt AS menjadi hal biasa tetapi demikian luar biasa fenomenalnya hingga berpengaruh bagi budaya dan gaya hidup masyarakat global.

Militerisasi dengan cara memopulerkannya akan mudah diterima masyarakat, dan perang seiring waktu menjadi hal yang biasa dan bahkan dianggap sebagai agenda yang sudah direncanakan meskipun sebenarnya tidak dibutuhkan. Populernya film-film menggunakan senjata meskipunn ending ceritanya dimenangkan oleh kebaikan atau pahlawan, tetapi hadirnya industri ini mengajarkan orang untuk menggunakan kekerasan demi mencapai suatu tujuan.

Industri militer ini disebut sebagai Military-Industrial Complex, karena industry ini bersifat saling mendukung antara dinas pertahanan dan korporasi industri yang menyuplai senjata beserta barang-barang lain ke kemiliteran dengan kontrak-kontrak rahasia (Tempointeraktif.com, 05 Januari 2009). Keberlangsungan industri ini bergantung dari kontrak militer. Sehingga, industri militer dan pertahanan mempengaruhi tidak hanya kebijakan luar ngeri tetapi juga ekonomi.

Memiliki Kekuatan militer bagi AS berarti memiliki kemampuan untuk mempertahankan negara sekaligus memiliki kekuasaan tanpa batas untuk menjalankan kebijakan pemerintahannya meskipun dengan cara memksakan kehendaknya terhadap negara-negara lain di dunia demi kepentingan nasionalnya.

Demi menyuburkan kekuatan militernya AS mengeluarkan dana yang sangat besar untuk anggaran militer, bahkan menjadikannya sebagai negara dengan anggaran militer terbesar di dunia. Perhatikan tabel berikut.

Spending figures are in US$, at current prices and market exchange rates.

Rank Country Spending 

($ b.)

World share (%) Spending  

per capita ($)

Share of GDP,  

2007 (%)a

Change, 

1999–2008 (%)

1 USA 607 41.5 1967 4.0 66.5
2 China [84.9] [5.8] [63] [2.0] 194
3 France 65.7 4.5 1061 2.3 3.5
4 UK 65.3 4.5 1070 2.4 20.7
5 Russia [58.6] [4.0] [413] [3.5] 173
Sub-total top 5  

60

[ ] = estimated figure; GDP = gross domestic product.

a The figures for national military expenditure as a share of GDP are for 2007, the most

recent year for which GDP data is available.

b The figures for Saudi Arabia include expenditure for public order and safety and might be

slight overestimates.

Source: Military expenditure: SIPRI Yearbook 2008: Armaments, Disarmament and

International Security (Oxford University Press: Oxford, 2008), Appendix 5A.

Besarnya anggaran ini memotong anggaran lain yang mestinya teralokasikan dengan sebagaimana mestinya, seperti dana kesehatan yang menjadi permasalahan terbesar AS. Hal terpenting untuk dikemukakan di sini adalah konsekuensi dari industri militer ini yang digunakan utnuk berperang.

“Worldwide conflicts during the 1945-2000 period are thought to have caused 25 million deaths and 75 million serious injuries, but many of these were fought under the shadow of the Cold War and included Korea, Vietnam, Afghanistan and the Horn of Africa. Such proxy wars caused around 10 million deaths and 30 million serious injuries. The idea that the Cold War was a period in which nuclear weapons kept the peace is a myth.”

(Abbott dkk, 2006: 21)

Perang terhadap Terorisme

September 2002, setahun pasca peristiwa 11 September 2001, Gedung Putih mengeluarkan dokumen penting The National Security Strategy of the United States of America (Foreign Affairs, September-Oktober 2002) yang berisi AS ingin menjadi polisi dunia dan akan bertindak unilateral dalam menghadapi ancaman teroris serta senjata pemusnah massal, bila negara-negara lain tidak bersedia diajak serta. AS juga akan menggunakan kekuatan militernya untuk mengatur tatanan global. George W Bush sendiri sudah menyatakan, Serangan 11 September 2001 telah memaksa AS mengeluarkan konsep keamanan nasional baru, yang dikenal dengan preemptive strike. Jadi, Peristiwa 11 September sengaja direka untuk menjadi justifikasi lahirnya politik luar negeri baru AS; Doktrin Preemptive Strike. (www.hizbut-tahrir.or.id, 07 February 2006)

Implikasi dari kejadian ini,

“Since 9/11 this has cost the US government an estimated $357 billion in military operations, reconstruction, embassy costs and various aid programmes in Iraq and Afghanistan, and for enhanced security at military bases around the world. However, the human cost has been infinitely higher. In Iraq, now on the brink of civil war, at least 40,000 civilians and thousands of Iraqi military and police have been killed as a result of the invasion. To date the US has suffered nearly 2,500 military fatalities in Iraq, with nearly 18,000 thousand troops wounded in action and a similar number evacuated because of non-combat injuries and severe physical or mental health problems. In Afghanistan, while the Taliban may have been ousted from power, more innocent civilians were killed as a direct result of military action there than died in the 9/11 attacks that prompted the US-led invasion. In the two conflicts, the number of civilians seriously injured is likely to be in the region of one hundred thousand, and tens of thousands have been internally displaced.

….It was hoped by the planners in Washington and London that the removal of Saddam Hussein and the spreading of democracy to Iraq would eventually vindicate their policy of pre-emption. However, it has become clear that ‘democracy’ in this instance actually means the privatisation of state-run industries, plus elections. The US policy of detention without trial of “unlawful combatants” in Guantanamo Bay; the widespread and deliberate bombing of civilian infrastructure in Afghanistan and Iraq; the abuse and torture of prisoners at the Abu Ghraib prison; and the destruction of Fallujah, the “city of mosques”, are just four more of the injustices of the ‘war on terror’ – injustices widely reported across the Muslim world, further adding to the sense of oppression and marginalisation (Islamic militants often also cite Chechnya, Kashmir and Palestine as further examples of Western oppression of Muslims).” (Abbott dkk, 2006: 18-19)

Fenomena ini mengundang kebencian warga dunia terhadap kebijakan politik luar negeri AS. Banyak intelektual berpendapat bahwa AS adalah musuh sebenarnya yang jauh lebih mengancam daripada ancaman teror internasional itu sendiri. Ini disebabkan oleh intervensi yang dilakukan AS ke berbagai negara di dunia dengan menggunakan kekuataan militer. Sikap AS ini semakin memarginalisasi dan menjajah bangsa lemah. Melumpuhkan pemerintahan dan perekonomian bangsa lain sehingga semakin memiskinkan. Ketidakadilan inilah yang memicu penyebaran terorisme di mana-mana serta munculnya kelompok radikal yang anti-amerika.

Keinginan AS untuk memimpin dunia baik secara politik maupun ekonomi, berkompetisi untuk mendapatkan sumber kekayaan alam serta menyebarkan ideologi AS terbukti sering dipaksakan dengan cara menggunakan perang sebagai instrumennya.

Pada bagian akhir pembahasan ini penulis ingin menambahkan sebuah kutipan wawancara yang bagi penulis adalah jawaban terbaik dalam menyikapi segala permasalahan dunia.

QUESTION: Should a power follow a human rights policy?

CHOMSKY: I don’t think that any power ever will. I think that the only way in which

more humane policies can be imposed on the great powers is by mass popular movements

of their citizens. So, for example, the peace movement was one of the factors that forced

the United States to restrain what would otherwise have been a much more intensive

assault against Vietnam. The civil rights movement caused American power to make

moves that ameliorated the situation of oppressed minorities. That’s the way to press

power towards human rights concerns. There’s no other way.

(“On human rights and ideology” Noam Chomsky interviewed by Jeff Sellars, October 1979)

  1. III. Kesimpulan

Keinginan AS untuk menjadi pemimpin dunia baik dalam bidang politik maupun ekonomi menjadikan AS sebagai ancaman terbesar bagi perdamaian dunia karena terbukti AS sering menggunakan kekuatan militer dalam pelaksanaan kebijakan politik luar negerinya. Perang menjadi ideologi bagi AS sehingga menjaga kekuatan militernya adalah kunci untuk menjaga posisi AS di mata dunia. AS sering bersifat agresif dan memaksakan kehendaknya disebabkan oleh anggapan bahwa pada prinsipnya nilai kenegaraan AS bersifat universal yang selaras dengan tujuan dan nilai universal di dunia, sehingga negara lain haruslah sependapat dengan segala tindakan dan kebijakan AS, jika tidak ingin dianggap musuh dan kemudian diperangi.

Perang bertentangan dengan nilai humanisme. Pelanggaran hak asasi manusia dan teror AS terhadap bangsa-bangsa lain di dunia menjadikan AS dikenal sebagai bangsa yang besar karena menjadi negara penghancur peradaban dan nilai kemanusiaan, jauh dari cita-cita dan nilai luhur demokrasi yang hakiki.

Oleh:

Sandra Dewi Dahlan

Program Pengakajian Amerika

Sekolah Pascasarjana Universitas Madjah Mada

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: